BORNEONEWS, Palangka Raya – Persoalan rendahnya kehadiran anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada Rapat Paripurna, salah satunya akibat ketiadaan Badan Kehormatan (BK). Alat kelengkapan dewan (AKD) tersebut memang gagal dibentuk di DPRD provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai ini.

“Seandainya ada BK, mereka yang tegur atas ketidakhadiran anggota dewan. Agar (kemalasan anggota) menjadi perhatian fraksi masing-masing,” ungkap Wakil Ketua DPRD Kalteng, Heriansyah kepada Borneonews, Jumat (20/7/2017).

Karena itu, Heriansyah pun mendorong terbentuknya BK. Badan Kehormatan nantinya yang akan menyurati pimpinan fraksi yang anggotanya ‘mengidap’ penyakit malas sidang. Nantinya, fraksi yang akan menegur anggotanya.

Ketentuan lainnya, setiap anggota dewan yang mangkir sidang lebih dari lima kali berturut-turut, sebenarnya dikenakan sanksi cukup berat, yaitu pergantian antar waktu (PAW).

“Maka dari itu saya dorong ada lembaga BK ini. Andai kata ada BK, pasti nanyanya ke BK. Karena belum terbentuk inilah akhirnya bertanyanya kepada pimpinan dewan termasuk saya,” ujarnya tersenyum.

Sebelumnya diberitakan, jumlah kehadiran anggota DPRD Kalteng menurun sejak tiga rapat paripurna terakhir. Paripurna ke-11 yang digelar Kamis (20/7/2017) hanya dihadiri 17 dari total 45 anggota DPRD. Sedangkan paripurna ke-10 di malam sebelumnya dihadiri 18 anggota.

Padahal, sejak paripurna ke-8, agendanya adalah membahas raperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalteng, yang artinya membahas kepentingan atau hak mereka sendiri. Menjadi aneh, karena sidang untuk membahas hak sendiri, tetapi kok wakil rakyat makin enggan hadir. (ROZIQIN/B-3)