BORNEONEWS, Muara Teweh - DPRD Barito Utara sangat mendukung instruksi dari Gubernur Kalimantan Tengah mengenai penyelesaian tata batas di Kabupaten Barito Utara.

Anggota DPRD Barito Utara, H Tajeri mengatakan, pemkab perlu segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena apabila tata batas ini belum selesai, dapat menimbulkan pertikaian di antara masyarakat, khususnya masyarakat perbatasan. "Saya sangat mendukung instruksi Gubernur Kalimantan Tengah kepada para bupati untuk segera menyelesaikan tata batas wilayah" kata Tajeri, Kamis (27/7/2017).

Tidak bisa kita pungkiri, lanjut dia, ada keresahan masyarakat yang bersengketa di perbatasan, baik batas desa, kecamatan bahkan kabupaten karena ketidakpastian wilayah sehingga bisa memperlambat pembangunan di sana.

Dari informasi yang diterima dewan, hingga kini hampir semua desa belum ada tata batas secara resmi apalagi kecamatan dan kabupaten. Ini sudah pasti merugikan masyarakat Barut terutama batas antarkabupaten, seperti perbatasan Barut dengan Murung Raya, Barut dengan Kabupaten Barito Selatan dan Barut dengan Kapuas.

Selain itu juga, yang sangat meresahkan yakni perbatasan antarprovinsi yakni Kalimantan Tengah dengan Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Barito Utara dengan Kabupaten Kutai Barat.

"Dimana warga telah beberapa kali melakukan aksi portal di daerah tersebut. Hingga saat ini, masyarakat masih menunggu adanya penyelesaian tata basa tersebut," ungkap Ketua Komisi III DPRD Barut itu.

Ia menyampaikan, DPRD Barito Utara selalu mendukung dalam penganggaran untuk penyelesaian tata batas agar permasalahan cepat terselesaikan dan masyarakat dapat nyaman dan aman.

"Hingga kini perbatasan antarkabupaten ini belum juga selesai, padahal tiap tahun selalu ada anggaran untuk penyelesaian tata batas sehingga menimbulkan tanda tanya apa saja kerjaan tim tata batas dan kemana saja anggaran digunakan sehingga tidak satupun yang beres," pungkasnya. (RAMADHANI/B-2)