BORNEONEWS, Palangka Raya - Sempat diberitakan bahwa sekelompok masyarakat mengeluhkan lambatnya pencetakkan Kartu Palangka Sehat yang merupakan pengejawantahan dari program pelayanan kesehatan melalui dana APBD kota untuk rayat miskin.
Rusliansyah, ketua Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, mengatakan bahwa perihal itu telah dijelaskan oleh manajemen BPJS Kesehatan Cabang Kota Palangka Raya.
"Kita sudah mendapat penjelasan dari BPJS Kesehatan bahwa memang dari data masyarakat 20 kepala keluarga atau 80 orang yang mendaftar itu, yang memenuhi syarat hanya 40 orang atau setengahnya," ungkap dia kepada Borneonews, Jumat (4/8/2017).
Sedangkan setengah sisanya sebenarnya telah diakomodasi dalam program kesehatan lain. Seperti ada yang merupakan istri dari polisi atau TNI, ada pula yang merupakan pegawai kontrak dan pegawai perusahaan swasta.
"Melalui instansi-instansi mereka sebenarnya mereka sudah diakomodasi walaupun mungkin memang penyalurannya terlambat sehingga mereka tidak mengetahui telah terakomodasi. Jadi bukan karena digugurkan secara sepihak. Ini sudah disampaikan juga jadi memang masih menunggu pencetakannya," sebut Rusliansyah.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan bahwa pihaknya telah memanggil BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kota Palangka Raya untuk menanyakan keterlambatan realisasi anggaran Kartu Palangka Sehat tersebut.
"Kurang sosialisasi ke masyarakat saja kelihatannya. Sehingga anggaran untuk Kartu Palangka Sehat ini yang sebesar Rp8 miliar tapi yang sudah dipergunakan sampai bulan Juli 2017 baru Rp2 miliar. Berarti masih Rp6 miliar lagi yang belum terrealisasi. Ya kita harapkan akhir tahun nanti minimal setengah dari anggaran sudah direalisasikan," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-3)
