BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran didaulat bicara ketimpangan pembangunan. Ia diminta kementerian perencanaan pembangunan nasional (PPN)/Bappenas sebagai pembicara dalam acara Indonesia Development Forum (IDF) 2017, besok Kamis (10/8/2017). Lalu apa alasannya?
Sosok Gubernur Kalteng ini cukup fenomenal. Sebab dalam masa kerja 1 tahun selalu berteriak keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam, keadilan dalam anggaran, dan tekad serta suaranya yang berapi-api untuk menuntut hak daerah dan menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kerap diselewengkan para pelaku usaha beberapa dekade ini.
Kiprahnya juga kian terlihat menuai hasil dalam prakiraan neraca kenaikan sektor PAD untuk anggaran 2018 mendatang. Hal ini menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan baik skala regional maupun nasional, serta menjadi alasan kuat dihadirkan dalam acara tersebut.
Kepada Borneonews, Sugianto mengatakan akan berbagi pemikiran terkait dengan strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng dalam peningkatan PAD melalui program yang disebut Hiliriasi Industri di Kalteng. Tanpa hal ini, Bumi Kalimantan akan hanya sebagai penonton karena hanya disedot SDA-nya alias sebagai produsen bahan mentah.
“Kami selalu mengimbau keluarnya bahan tambang dan hasil bumi lainnya harus memberi manfaat dan memberi nilai tambah (value added) kepada masyarakat sekitar, dan harus melalui pelabuhan di Kalteng sendiri. Selanjutnya, lakukan intensifikasi PAD dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat guna terwujudnya misi Kalteng Berkah,” katanya.
IDF 2017 ini merupakan forum konfrensi Internasional hasil kolaborasi dengan Australian Departement of Foregin Affair and Trade (DFTA). Kali ini mengangkat tema “memerangi ketimpangan untuk pertumbuhan Indonesia yang Lebih baik” sebagai isu besar.
Sugianto akan berbicara bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, Inia Batikot selaku minister of Agriculture The Republic of Fiji, dan Prof. Martin Ravallion dari Georgetown University. Diperkirakan, Forum Internasional ini dihadiri 700 peserta dengan latar belakang pemerintahan, akademisi, lembaga riset, ormas sipil, sektor swasta serta media untuk mendiskusikan ketimpangan di Indonesia. (ROZIQIN/B-11)
