BORNEONEWS, Palangka Raya - Masuknya Kota Palangka Raya dalam 10 daerah status terendah dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan mendapat perhatian Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Saidina Aliansyah. Beberapa hal disarankannya, supaya daerah lain di Kalteng memerhatikan kinerja pemerintahannya.

Menurut Saidina, kelengkapan dokumen yang diminta oleh tim penilai pusat adalah hal sangat penting diperhatikan dan disediakan dengan baik. Jika tidak, lanjut dia, mana mungkin akan mendapat penilaian yang memuaskan.

"Penekanan inspektorat, adalah semua kabupaten kota yang akan dilakukan evaluasi dan penilaian penyelenggaran pemerintahan daerah. Kelengkapan fisik atau data pendukung harus dilengkapi dan disajikan dengan baik. Itu intinya," kata Saidina, Rabu (17/8/2017).

Lalu bagaiamana bisa Palangka Raya mendapat rangking 10 terburuk dalam pengelolaan kinerja tata pemerintahan? "Mereka tidak melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan. Misalkan data pendukung," kata Saidina saat ditanya jebloknya Kota Palangka Raya tesebut.

Kalau bicara sumber daya manusia (SDM) aparatur, lanjut Saidina, indeks kinerja termasuk instrumen lain yang diperlukan harus disiapkan. Yang jelas mereka (pemerintah daerah) harus melengkapi dokumen fisik. "Kalau bicara SDM kedisiplinan, berarti semua absen dikumpulkan. Audit fisiknya jangan asal bilang ada ini-itu tapi tidak ada bendanya," tutur dia. (ROZIQIN)