BORNEONEWS, Sampit - Pemerintah kabupaten melalui Tim Audit perkebunan besar swasta (PBS) diminta untuk terus menggenjot kegiatannya, karena di Kotim saat ini disinyalir banyak investasi skala kecil khususnya di sektor perkebunan bodong.

"Sudah banyak bermunculan investasi kecil bodong di Kotim ini, bahkan itu bukan milik masyarakat tapi milik pengusaha dari luar seperti dari Medan, Jakarta dan lain sebagainya," kata anggota Komisi III DPRD Kotim, H Supriadi, Kamis (24/8/2017).

Menurut Supriadi, investasi dalam skala kecil ini bisa mencapai ratusan hektare, tentu dengan kegiatan itu daerah dirugikan. Karena mereka tidak mengurus perizinannya.

Bahkan diduga banyak aktivitas perkebunan yang dilakukan itu berada di kawasan hutan produksi. Itupun terbukti dari hasil temuan tim beberapa waktu lalu, di antaranya di Kecamatan Telawang dan Kecamatan Seranau.

"Ini modus baru yang dilakukan, namun kegiatannya sudah lama. Kami tidak ingin hal semacam ini dibiarkan, mereka harus tertib dengan aturan," tegas ketua DPD Golkar Kotim ini.

Lanjut Supriadi, kondisi hutan Kotim semakin menipis, dari itu segala bentuk kegiatan yang dapat mengancam perkembangan hutan harus diantisipasi agar ke depan tidak menjadi ancaman besar bagi daerah ini.

"Ini tantangan juga bagi tim yang sudah dibentuk, agar jangan sampai jadi macan kertas saja," pungkasnya. (NACO/B-2)