BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Rudianur menyebutkan publik mempertanyakan kinerja Tim Audit PBS bentukan Pemkab Kotim. Bahkan ada desakan agar tim tidak tebang pilih, salah satunya menyikat pihak korporasi.
DIa mengatakan, saat ini masyarakat berharap temuan-temuan dari tim tersebut ada tindaklanjutnya. Sayang, sampai kini kinerja tim dinilai stagnan. Kalau pun jalan, hasilnya dipertanyakan. Wajar jika selama ini ada anggapan bahwa tim audit itu hanya jalan di tempat.
Tidak hanya itu dia menilai temuan tim audit bukan sebagai sebuah prestasi, mengingat perkebunan yang diungkap pelanggarannya masih skala kecil. Sedangkan perkebunan skala besar dan di bawah naungan korporasi masih belum tersentuh.
"Dari itu kami mendukung pemkab melalui tim audit untuk berani tegas dari itu tim ini harus bekerja dengan maksimal. Jadi jangan takut dengan korporasi meski mereka punya uang banyak namun jika melanggar aturan maka harus tindak tegas. Pemerintah tidak boleh kalah dengan pemodal yang tidak taat aturan,” tegasnya.
Sudah hampir setahun sudah berjalan tim audit dianggap sudah mulai menghilang. Padahal ada puluhan perkebunan yang harus diaudit pemerintah. Apalagi DPRD mengharapkan audit skala prioritas adalah perkebunan yang bermasalah dengan warga setempat.
"Keinginan kita agar tim audit menemukan seluruh pelanggaran di setiap perkebunan di Kotim tidak bisa diharapkan, ini sudah diprediksi sejak awal. Makanya DPRD saat itu berkeras untuk bisa masuk dalam tim itu agar bisa maksimal dalam bekerja," pungkasnya. (NACO/B-11)
