BORNEONEWS, Sampit - Persoalan konflik lahan yang terjadi selama ini tidak hanya memicu gesekan di masyarakat saja, tapi juga kadang membuat investor ragu dalam berinvestasi di Kotim. Konflik ini terjadi karena tidak cermatnya dalam penerbitan surat tanah.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Kotim Syahbana, dalam dunia investasi investor tentunya memilih keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Maka dari itu ke depan perlu ditata kembali terhadap  pengajuan sertifikat yang dilakukan melalui BPN.

Syahbana  mengaku prihatin banyaknya persoalan tumpang tindih lahan di Kotim. Bahkan parahnya tumpang tindih itu terjadi tidak hanya SKT dengan SKT saja, namun juga antara sertifikat dengan sertifikat.

"BPN Kotim mesti cermat dalam menerbitkan sertifikat agar tidak muncul masalah di kemudian hari," kata politisi Partai Nasdem ini, Selasa (29/8/2017).

Tidak hanya itu para kepala desa dan lurah juga diingatkan dalam memberikan rekomendasi SKT. Karena sering kali persoalan utama itu muncul ketika usulan surat dasar berupa SKT sudah tumpang tindih terlebih dahulu, maka dari situ akan muncul masalah  hingga akhirnya BPN menerbitkan sertifikat di lahan yang sama

"Dari itu jika ingin menerbitkan surat tanah harus cek benar-benar lokasinya dan menghadirkan saksi-saksi sebatas, jangan main terbit saja," tegasnya. (NACO/B-6)