BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, mengatakan bahwa rasionalisasi atau pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah kota pada APBD perubahan tahun ini ditentang sejumlah satuan organisasi perangkat daerah (SOPD).
"Ada beberapa SOPD yang tidak ingin anggaran mereka dipangkas dengan berbagai alasan," ungkap Riduanto, Rabu (30/8/2017).
Ia menuturkan, rasionalisasi yang dilakukan Pemko Palangka Raya hampir terjadi di semua dinas atau instansi. Akan tetapi, ada saja SOPD yang menolak.
"Penolakan rasionalisasi ini memang dapat dimaklumi, termasuk yang tidak berbenturan atau bermasalah di kemudian hari," sebutnya.
Politisi PDIP itu menjelaskan, SOPD yang tidak ingin dirasionalisasi anggarannya ada yang bermitra dengan Komisi A. "Salah satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Alasannya, karena pekerjaan dan pelayanan mereka langsung bersentuhan dengan pelayanan publik dan itu dapat dimaklumi," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-3)
