BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Roy Lumban Gaol menyebut kondisi pembangunan di Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotim jauh tertinggal. 

"Dalam reses kami dari Dapil I sepekan ini selalu disampaikan persaoalan itu. Warga di sana merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah. Harusnya ini tidak sampai terjadi walaupun lokasi kecamatan itu berada di seberang," kata Roy, Rabu (30/8/2017).

Roy mengatakan, Pulau Hanaut itu masuk dalam kecamatan yang terisolasi dan tertinggal. Bahkan kantor camatnya pernah direhab terakhir pada tahun 1987. Dan hingga sekarang tidak ada lagi perbaikan.

Warga di sana mendesak dalam APBD Perubahan ini mulai diperhatikan. Namun, DPRD menyebutkan tidak akan mungkin ada bangunan dan program fisik di APBD Perubahan ini.

"Saya tegaskan tidak mungkin dilaksanakan di APBD Perubahan ini karena waktunya sangat singkat. Maka dari itu kami dari Dapil I akan semaksimal mungkin untuk memperjuangkannya pada APBD Murni nanti," tegasnya.

Pulau Hanaut sejauh ini memang terisolasi karena lokasinya yang berada di seberang Kecamatan mentaya Hilir Selatan. Akses yang digunakan pun hanya melalui transportasi sungai. Ini tentunya menyulitkan pemerintah untuk membangun di sana.

Bahkan biaya pembangunan proyek lebih besar, tidak jarang rekanan enggan mengerjakan proyek di kawasan seberang itu. Bahkan untuk operasional dan angkutannya menyamai harga material, namun bukan berarti tetap ditinggal. (NACO/B-11)