BORNEONEWS, Palangka Raya - Carut marutnya persoalan KTP elektronik belakangan ini menjadi polemik. Salah satunya perdebatan antara Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zulhikmah Ravieq dengan anggota DPRD Provinsi Kalteng Faridawaty Darland Atjeh di media sosial dan media cetak.
"Itu seharusnya tidak perlu menjadi polemik, tinggal mencari solusi bagaimana jalan terbaiknya. Wali Kota harusnya kalau ada polemik seperti ini turun tangan langsung untuk mengecek kebenaran polemik tersebut," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto, Kamis (31/8/2017).
Pengecekan terkait apakah benar pelayanan seperti yang dikeluhkan masyarakat, buka password-nya, persoalan kinerja petugas, harusnya menjadi perhatian Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia.
"Apabila selama ini pelayanan di disdukcapil dirasakan kurang optimal dan banyak persoalan khususnya mengenai KTP elektronik, bisa dibuktikan seperti halnya yang dilakukan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang terjun langsung ke dukcapil di wilayahnya," tegas Riduanto.
Selain itu, wali kota juga harusnya bisa mengecek dalam sehari berapa KTP yang mampu dicetak dengan tiga mesin yang tersedia saat server tidak bermasalah.
"Supaya di masyarakat itu jelas apa permasalahannya pembuatan KTP elektronik itu memakan waktu yang sangat lama. Padahal seperti diketahui pihak pemerintah pusat sudah mengirim sebanyak 10.000 blangko, tapi dalam empat bulan ini baru 5.000 KTP yang dicetak," pungkas Riduanto. (TESTI PRISCILLA/B-11)
