BORNEONEWS, Sampit - Ketua fraksi Partai Demokrat DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Dani Rakhman memberikan catatan mengenai pembangunan di Bumi Habaring Hurung kepada pihak eksekutif.  Catatan itu disampaikan saat Paripurna DPRD Kotim dalam agenda pemandangan fraksi-fraksi DPRD terhadap pidato pengantar Bupati Kotim terkait RAPBDP Tahun 2017 di ruang paripurna DPRD Kotim, Selasa (5/9/2017).

Dani mengatakan bahwa belanja pegawai di Kotim cukup tinggi, pihaknya berpandangan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi kembali disetiap SOPD, sesuai atau tidak dengan kemampuan keuangan daerah . "Kami berharap SOPD bisa mengefektifkan anggaran agar tepat guna dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang kaya fungsi," kata Dani.

Anggota Komisi II DPRD Kotim ini juga mengatakan pokok-pokok kebijakan yang telah disepakati bersama antara Pemkab dan DPRD Kotim sebagaimana yang tertuang dalam nota KUA-PPAS harus dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab.

Bahkan mereka menegaskan agar pemerintah daerah jangan main-main dengan nota KUA-PPAS apalagi sampai melakukan perubahan sepihak terhadap nota tersebut. "Selain itu Perda Kotim yang ditetapkan berkaitan dengan pajak dan retribusi diharapkan bisa serius dilaksanakan. Kami tidak ingin perda hanya sekadar jadi diokumen usang dan pelaksanaan dilapangan mandul," tukas Deden sapaan akrab pria itu.

Menurut Deden ini penting sekali dalam rangka peningkatan PAD Kotim untuk jadi sumber pembiayaan pembangunan. "Para kepala SOPD jangan sampai mengabaikan perda terkait itu karena sudah dihasilkan dari lembaga dewan,” pungkasnya.(NACO/B-8)