BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Salasiah, menyebut pemilihan kepala desa serentak tahun ini berpotensi menimbulkan konflik antarpendukung bila panitia pelaksana tidak netral.

Menurut dia, tensi pelaksanaan pilkades serentak di 79 desa pada 21 Oktober 2017 akan berbeda dengan pemilihan kepala desa biasanya. Apalagi saat ini pelaksanaannya semakin ketat.

Karenanya, bila ada sikap keberpihakan dari panitia pelaksana dan itu terlalu terbuka, bisa menimbulkan konflik. Berbagai upaya untuk menjatuhkan lawan politik dalam pilkades bisa saja terjadi.

"Namun kita berharap itu tidak terjadi. Apalagi sampai mengungkit latar belakang ekonomi, sosial, dan keluarga bakal calon. Itu sangat tidak elok," sebut politisi PPP ini, Selasa (5/9/2017).

Salasiah menginginkan, panitia bisa tegas di lapangan. Bila ada calon bertindak melenceng dari aturan, harus ditegur hingga ditindak tegas. "Ada beberapa hal yang rawan menjadi pemicu konflik yakni daftar pemilih, politik uang, hingga pada independensi penyelenggara di tingkat desa," tandasnya.

Untuk itu, ia mengimbau jangan sampai ada politik uang pada pilkades serentak, atau tidak netralnya panitia. Karena itu sangat tidak mendidik dan menjadi ancaman untuk pelaksanaan pemilu 2019. (NACO/B-3)