BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar rapat koordinasi distribusi/penyaluran Liquified Petroleum Gas (LPG) tabung 3 kilogram bersubsidi dengan ratusan pemilik pangkalan dan tiga agen yaitu PT. Petromas, PT. Mina dan PT. Bersama di aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat, Rabu (6/9/2017).

Pertemuan yang digelar untuk menyikapi tingginya harga dan kelangkaan terhadap gas elpiji 3 kilogram. Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat, Ahmadi Riansyah.

"Pemerintah daerah sudah mengadakan rapat dengan pihak distributor, SPBE dan dinas terkait serta dengan agen dan pangkalan yang dilaksanakan hari ini untuk membahas persoalan kelangkaan dan lonjakan harga elpiji 3 kilogram," kata Ahmadi.

Dari hasil pertemuan, kata dia, tersebut ditemukan ada tiga hal yang menjadi akar permasalahan kenapa harga elpiji di Kabupaten Kotawaringin Barat menjadi mahal dan susah diperoleh dipasaran.

Ia mengungkapkan penyebabnya adalah masih adanya pangkalan yang mendistribusikan elpiji kepada para pengecer atau warung-warung padahal sesuai dengan ketentuan tidak diperbolehkan untuk melayani pengecer.

"Harusnya masyarakat kurang mampu mengambil langsung gas elpiji ke pangkalan bukan membeli ke warung-warung sehingga pemerintah menegaskan kepada agen mewajibkan menggunakan kartu kendali," terang Ahmadi.

Selain itu Ahmadi juga memperingatkan agar pangkalan tidak melayani pengecer dan akan kita buat surat edarannya termasuk TNI-Polri juga dilarang menerima tabung elpijo 3 kilogram kemudian ia juga menegaskan bahwa agen dan pangkalan menjual gas elpiji dengan harga eceren tertinggi Rp18 ribu kepada masyarakat di lima kecamatan di luar Kotawaringin Lama yang HET elpiji Rp 20 ribu. (KOKO SULISTYO/B-8)