BORNEONEWS, Buntok – Anggota komisi II DPRD Barito Selatan (Barsel), James Janjam mempertanyakan delapan kontraktor atau perusahaan yang belum dibayar hingga saat ini. "Kami mempertanyakan kenapa sampai saat ini delapan kontraktor ini belum dibayarkan. Sedangkan mereka sudah selesai mengerjakan pekerjaannya pada akhir 2016 yang lalu," kata James saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan dinas terkait lainnya, Selasa (12/9/2017).

Ia menyebut, total anggaran yang belum terbayarkan untuk delapan perusahaan atau kontraktor ini kurang lebih Rp 3,7 miliar. Itu yang diperjuangkan oleh para kontraktor agar segera dibayar paling lambat tahun anggaran 2018 mendatang. "Kami menyarankan kepada pemerintah melalui dinas terkait untuk meminta persetujuan prinsip dari kepala daerah untuk bisa membayarkannya," ucap dia.

James membeberkan hasil RDP yang telah dilaksanakan, yakni pimpinan DPRD akan berkonsultasi dengan kepala daerah terkait bagaimana mekanisme membayar Rp3,7 miliar ini dalam tahun anggaran 2018 atau melalui persetujuan prinsip kepala daerah yang diajukan kepada DPRD.

Hal ini, lanjut dia, karena para kontraktor yang belum dibayar tersebut meminta kepada DPRD, khususnya komisi II untuk memfasilitasi permasalahan ini dengan pemerintah daerah. Karena para kontraktor ini juga masih punya beban baik utang alat atau bahan material untuk mengerjakan paket proyek. Namun begitu selesai ternyata belum dibayarkan hingga saat ini.

"Kebijakan untuk membayar ini secara umum akan diambil oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD apakah masuk di anggaran 2018 atau melalui persetujuan prinsip," ucap dia. (URIUTU DJAPER/B-2)