BORNEONEWS, Sampit - Anggota DPRD Kotawaringin Timur, Dani Rakhman menilai upaya pemkab untuk menyelesaikan proses pinjam pakai kawasan memang tidak serius karena sampai saat ini tak kunjung tuntas.

Menurut Dani, masalah yang terjadi baik di lingkup desa hingga daerah yang berkaitan dengan status kawasan sampai kini menjadi tanda tanya besar lantaran tak kunjung selesai, padahal masalah ini terjadi sejak puluhan tahun silam.

Pemerintah daerah sebenarnya menurut Dani sudah tahu, bahwa banyak jalan desa dan sekitarnya masuk kawasan hutan. Akan tetapi sampai saat ini tak mampu menyelesaikannya.

Deden sapaan akrab politisi Demokrat ini menilai, Pemkab Kotim tidak serius mengurus soal status kawasan itu. Akibatnya banyak pembangunan yang terhambat dan terabaikan.

"Saya justru menilai dibalik alasan status kawasan itu anggaran pembangunan hanya berkutat di sektor perkotaan saja. Kawasan utara dan selatan diabaikan. Jika dicermati memang alasan ini sangat masuk akal bahwa pemerintah tidak berani melaksanakan program di daerah kawasan hutan takut berbentur dengan aturan, meski itu dikatagorikan sebagai fasilitas publik," katanya Selasa (12/9/2017).

Dari itu dia mendesak agar pemkab serius menyelesaikannya. "Seperti proyek multiyears diprogram mulai tahun 2017 satupun tidak terlaksana akibat terhambat status kawasan, harusnya ini pemerintah sudah tahu namun mengapa diprogramkan," tegasnya. (NACO/B-6)