BORNEONEWS, Sampit - Tokoh masyarakat di Kotim, T Diyu Endi menyayangkan hasil keputusan rapat kompilasi APBD Perubahan 2017 yang memutuskan dana multiyears Rp40 miliar menjadi silpa. Ia menilai hasil keputusan itu terlalu emosional.

Dari 21 badan anggaran (Banggar) berdasarkan hasil voting 11 orang sepakat dana itu di-silpa-kan, sehingga hasil itulah yang disepakati. Anggota banggar yang sepakat dana itu menjadi silpa yakni H Hademan (PKB), M Saleh (PAN), H Rambat (PKB), Hary Rahmad Panca Setia (Hanura) H Abdul Sahid (PKS), Ida Laila (PPP), Rusmawati (Gerindra), Jainudin Karim (Gerindra), Sanidin (Gerindra), Hj Darmawati (Golkar) dan
Iswannur (PDIP)

Sementara yang sepakat dana itu digeser yakni Jhon Krisli (PDIP), Parimus (Demokrat), Rimbun (PDIP), Dani Rakhman (Demokrat), Syahbana (Nasdem), Handoyo (Demokrat), Hero Harapanno Mandouw (Demokrat), Rudianur (Golkar), Alexius Esliter (PDIP), dan Away F Matalli (PDIP).

Menurut Diyu, dampak anggaraan itu menjadi silpa akan berpengaruh terhadap bantuan anggaran dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat akan beranggapan daerah kelebihan anggaran. Sementara kenyataannya selama ini daerah justru kekurangan dana. "Seperti kami wilayah utara, coba gunakan anggaran itu untuk memperbaiki jalan di sana, yang sampai sekarang tidak pernah tersentuh pembangunan," ujar mantan anggota DPRD Kotim ini, Jumat (15/9/2017).

Menurut Diyu, banyak anggota dewan yang tidak paham tugas dan fungsinya di DPRD. "Kalau melihat seperti ini tentu banyak yang jadi korban," tegasnya.

Padahal lanjut Diyu, mereka sangat berharap banyak, wakil rakyat bisa jadi perpanjangan tangan mereka memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan saat ini, bukan sebaliknya karena terlalu emosional sehingga mengorbankan masyarakat. (NACO/B-2)