BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun meminta kepada Pemerintah Kabupaten Kotim jangan menutup-nutupi jika ada temuan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Pernyataan Rimbun bukan tanpa alasan. Merujuk dari hasil temuan mereka, terlihat jelas dinas terkait menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Seperti adanya surat BPJS Kesehatan Cabang Sampit yang meminta agar dihentikannya layanan publik di PT Bangkitgiat Usaha Mandiri (BUM).

Lantaran, perusahaan sawit itu dinilai tidak patuh dan mengacuhkan teguran BPJS. Namun surat BPJS yang dilayangkan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kotim justru di peti es mereka.

"Saya sudah tanyakan itu kepada Kepala DPMPTSP, katanya tidak ada surat yang dilayangkan sejak 2016 itu, apakah memang dia alergi dengan kami atau bagaimana saya tidak tahu, nah sekarang ketahuan kan dari RDP Jumat (15/9/2017) malam pengakuan anak buahnya sendiri kalau surat itu ternyata ada," tegas Rimbun, Sabtu (16/9/2017).

Sehingga Rimbun menilai, mereka sudah tidak jujur. Ironisnya lagi, surat itu tidak ada petunjuk sama sekali dari kepala dinas terkait untuk menindaklanjutinya sehingga surat BPJS yang mengacu pada UU justru mereka abaikan begitu saja.

Tidak hanya Rimbun, sekretaris Komisi III Hero Harapanno Mandouw juga menyesalkan sikap DPMPTSP yang mengaku segala sesuatu termasuk adanya surat dari BPJS harus dirapatkan secara teknis terlebih dahulu. "Seperti ada tembok besar yang harus dilalui, janganlah seperti itu, buka komunikasi, kita terus terang menyesalkan apa yang mereka uangkapkan seperti itu," kata Hero.

Dari itu mereka mendorong agar BPJS jangan takut jika ada temuan pelanggaran perusahaan agar setiap temuan ditembuskan kepada DPRD, sehingga tidak ada permainan yang dilakukan baik itu oleh oknum pejabat sendiri. (NACO/B-2)