BORNEONEWS, Sampit - Terncam gagalnya pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di 79 desa langsung dapat sorotan dari tokoh pemuda Kabupaten Kotawaringin Timur, Anton Al Sudani. Jika Pilkades gagal maka yang pertama disalahkan adalah DPRD Kotim.
"Ini masalah serius, kalau benar tidak ada dananya karena sebagian besar dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) jelas itu kesalahan dewan. Mereka yang mengetuk anggaran, masa untuk kegiatan penting dikorbankan," tegas Anton, Minggu (17/9/2017).
Mantir adat ini juga mengaku tidak habis pikir seperti apa pemikiran para wakil rakyat di DPRD. "Harusnya menurut dia anggaran untuk Pilkades dialokasikan. Siapa yang mau bekerja jika tidak digaji," tegasnya.
Diberitakan, Pilkades serentak di Kotim terancam gagal. Pasalnya anggaran yang digunakan untuk gaji panitia pengawas dan petugas keamanan TPS tidak ada.
Setelah dari hasil voting anggota Badan Anggaran DPRD Kotim sepakat dana multiyeare Rp40 miliar dijadikan Silpa. Padahal rencananya anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk Pilkades.
"Apakah mau ditunda tahun depan lagi, kan tidak mungkin. Kalau ditunda dana pasti membengkak. Kita tidak mengapa kalau dana memang tidak ada apa boleh buat, ini dana jelas-jelas ada tapi tidak digunakan, apakah dewan sengaja ingin mengagalkan Pilkades," ujarnya. (NACO/B-6)
"Ini masalah serius, kalau benar tidak ada dananya karena sebagian besar dijadikan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) jelas itu kesalahan dewan. Mereka yang mengetuk anggaran, masa untuk kegiatan penting dikorbankan," tegas Anton, Minggu (17/9/2017).
Mantir adat ini juga mengaku tidak habis pikir seperti apa pemikiran para wakil rakyat di DPRD. "Harusnya menurut dia anggaran untuk Pilkades dialokasikan. Siapa yang mau bekerja jika tidak digaji," tegasnya.
Diberitakan, Pilkades serentak di Kotim terancam gagal. Pasalnya anggaran yang digunakan untuk gaji panitia pengawas dan petugas keamanan TPS tidak ada.
Setelah dari hasil voting anggota Badan Anggaran DPRD Kotim sepakat dana multiyeare Rp40 miliar dijadikan Silpa. Padahal rencananya anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan termasuk Pilkades.
"Apakah mau ditunda tahun depan lagi, kan tidak mungkin. Kalau ditunda dana pasti membengkak. Kita tidak mengapa kalau dana memang tidak ada apa boleh buat, ini dana jelas-jelas ada tapi tidak digunakan, apakah dewan sengaja ingin mengagalkan Pilkades," ujarnya. (NACO/B-6)
