BORNEONEWS, Palangka Raya - Selama ini belum ada tolok ukur atau rapor pengawasan yang telah dilakukan anggota DPRD. Hal ini diungkapkan Anggota Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, Riduanto.

"Belum ada rapor pengawasan yang dilakukan anggota DPRD selama ini yang berfungai merekam maupun menjadi tolok ukur fungsi pengawasan itu," ungkap Riduanto, Rabu (20/9/2017).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini. ketidakadaan rekaman hasil pengawasan membuat tidak diketahuinya sejauh mana anggota dewan telah bekerja melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan daerah.

"Selama ini anggota DPRD selalu dituntut agar melakukan dan meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah dan jalannya roda pembangunan, tapi di sisi lain tidak ada tolok ukur atau rapor pengawasan dewan sehingga membuat pengawasan yang dilakukan menjadi tidak kelihatan," pungkasnya.

Tidak kelihatan, siapa yang bekerja dan siapa yang tidak bekerja. Hal ini menurut Riduanto membuat seolah-olah anggota dewan tidak bekerja, padahal tidak demikian. (TESTI PRISCILLA/B-2)