BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli menyebutkan pemerintah daerah tidak pernah mengabaikan pembangunan daerah pedalaman Kotim.
"Sejauh ini keinginan pemerintah itu masih terkendala dan di luar kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Soal status kawasan hutan," kata Jhon, Selasa (3/10/2017).
Jhon mengatakan, setiap tahun selalu dianggarkan pembukaan akses jalan. Tapi sayang, selalu terbentur dengan status kawasan. "Sehingga jangan salah persepsi, karena DPRD selalu menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan masyrakat itu," katanya.
Banyak contoh program pembangunan yang sudah teranggarkan namun gagal dilaksanakan, seperti jalan dari Antang Kalang yang dituangkan melalui program Karya Bhakti TNI. pembangunan jalan dari Cempaka Mulia ke Kampung melayu dengan dana sekitar Rp 244 miliar.
Program itu batal padahal sudah dianggarkan. Sebab, dalam peta masuk kawasan HP dan pemerintah tidak mau berspekulasi mengambil risiko besar sehingga memilih untuk menunda.
Terkait APBD Kotim yang terkuras untuk pembiyaan di sektor perkotaan, Jhon beranggapan daripada anggaran itu tidak terserap lebih baik dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya sekalipun itu kegiatan dalam Kota Sampit. (NACO/B-11)
"Sejauh ini keinginan pemerintah itu masih terkendala dan di luar kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Soal status kawasan hutan," kata Jhon, Selasa (3/10/2017).
Jhon mengatakan, setiap tahun selalu dianggarkan pembukaan akses jalan. Tapi sayang, selalu terbentur dengan status kawasan. "Sehingga jangan salah persepsi, karena DPRD selalu menyampaikan dan memperjuangkan kebutuhan masyrakat itu," katanya.
Banyak contoh program pembangunan yang sudah teranggarkan namun gagal dilaksanakan, seperti jalan dari Antang Kalang yang dituangkan melalui program Karya Bhakti TNI. pembangunan jalan dari Cempaka Mulia ke Kampung melayu dengan dana sekitar Rp 244 miliar.
Program itu batal padahal sudah dianggarkan. Sebab, dalam peta masuk kawasan HP dan pemerintah tidak mau berspekulasi mengambil risiko besar sehingga memilih untuk menunda.
Terkait APBD Kotim yang terkuras untuk pembiyaan di sektor perkotaan, Jhon beranggapan daripada anggaran itu tidak terserap lebih baik dibelanjakan untuk kebutuhan lainnya sekalipun itu kegiatan dalam Kota Sampit. (NACO/B-11)
