BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Nenie A Lambung mengatakan, pihaknya pernah mengusulkan ke Dinas Perikanan untuk membangun pos jaga pada titik-titik rawan illegal fishing namun tak digubris. "Kita pernah mengusulkan anggaran yang ada itu kalau bisa salah satunya diarahkan untuk pembangunan pos-pos jaga di alur rawan illegal fishing. Namun ternyata, oleh instansi tersebut tidak kunjung dibangun," ungkap Nenie, Rabu (4/10/2017).

Justru, lanjutnya, anggaran tersebut malah digunakan untuk menunjang program perikanan lainnya yang justru tidak membuahkan hasil. Dirinya menyebut bahwa anggaran malah lebih banyak untuk program rehabilitasi namun tidak ada output yang memuaskan dari program tersebut.

"Malah yang direhab itu tidak dirawat lagi, ya rusak lagi. Untuk apa direhab lalu dibiarkan begitu saja, sementara programnya juga tidak jelas. Maksud kami, kenapa perlu dibangun pos-pos di daerah rawan illegal fishing, ini tidak lain sebagai upaya mendukung bahwa sektor perikanan ada dalam kendali instansi pemerintah kota," kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Wali Kota Palangka Raya, HM Riban Satia mengaku kecewa dengan sektor perikanan di daerah pimpinannya. Kekecewaannya ini terjadi lantaran tak ada hasil berarti dari sektor perikanan yang dapat dilihat hingga saat ini.

"Dulu kita sudah studi banding ke Kalsel dan beberapa daerah lain terkait perikanan. Tapi sepertinya tidak ada hasil. Bila mengintip daerah lain, keberhasilan pengembangan perikanan sangat nyata dan itu bahkan telah dilihat bersama dari berbagai kunjungan kerja ke luar daerah. Padahal keberhasilan itu bisa diadopsi. Mereka bisa, kenapa kita tidak. Potensi perairan kita juga banyak kok," tukasnya kesal.

Wali Kota Palangka Raya ini menyayangkan belum kuatnya komitmen dan keinginan dinas teknis untuk mengembangkan potensi sektor perikanan di Palangka Raya. (TESTI PRISCILLA/B-2)