BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Perbankan dan regulator di Kawasan Asia Tenggara harus memperkuat aturan di sektor keuangan dan membuat panduan baru untuk mendukung proyek-proyek berwawasan lingkungan.
Desakan itu diungkapkan World Wildlife Fund, seperti dilansir The Edge Markets, medio pekan ini sebagai respons atas ancaman deforestasi dan perubahan iklim yang dipicu oleh praktik tak berkelanjutan, terutama oleh sektor perkebunan, termasuk kelapa sawit.
Langkah-langkah untuk mempromosikan pembiayaan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara harus menjadi prioritas utama, seraya menerapkan insentif atau penalti agar debitur dari sektor perkebunan dapat menerapkan praktik berkelanjutan untuk mendapatkan pinjaman perbankan, sebut head of Finance & Commodities for Asia WWF, Jeanne Stampe.
Meski negara-negara di Asia Tenggara telah berkomitmen terhadap Paris Agreement on climate change 2015, namun mereka belum menyelaraskan sepenuhnya regulasi pengelolaan keuangan mereka untuk sektor yang berhubungan dengan lingkungan.
Pernyataan WWF itu mengacu pada studi terbaru yang memantau 34 perbankan terbesar di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam. Dalam studi itu, tercatat hanya 12 bank yang telah menerapkan syarat berkelanjutan untuk proses pemberian pinjaman.
Untuk diketahui, kawasan Asia Tenggara telah cukup lama menderita akibat deforestasi, yang dipicu oleh tingginya pertumbuhan bisnis di industri minyak sawit, kertas dan bubur kertas, dan karet, selain juga proyek infrastruktur. (NEDELYA RAMADHANI/m)
