BORNEONEWS , Pangkalan Bun - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kalteng Slamet Winaryo mengatakan, permasalahan antara Kepala SMK Negeri 2 Kumai Susiawantie dan guru tidak tetap (GTT) adalah salah paham saja.

"Kami merasa hal ini hanya miskomunikasi saja lantaran sekolah tersebut kesulitan keuangan untuk membayar honor mereka. Sehingga uang honor tersebutlah yang nantinya dikurangi. Itupun masih belum dilakukan dan masih berupa rencana," ujar Slamet kepada Borneonews di SMK Negeri 2 Kumai, Sabtu (7/10/2017).

Namun ia menegaskan, uang insentif sebesar Rp650 ribu yang diberikan oleh Pemprov Kalteng, merupakan hak mutlak para GTT. "Uang insentif dari pemprov, merupakan hak mutlak guru tersebut. Kecuali gaji honor tiap bulan, itu tergantung kebijakan sekolah masing-masing," jelasnya.

Ia juga menyesalkan inisiatif yang dilakukan Kepala SMK Negeri 2 Kumai Susiawantie yang berutang dengan pihak lain untuk membayarkan gaji honorer. "Sebaiknya bila ada masalah, konsultasi dulu pada kami, jangan ambil keputusan sendiri," ujarnya.

Terkait masalah keuangan yang dihadapi SMK Negeri 2 Kumai untuk membayar gaji honorer serta utang yang ditanggung oleh Kepsek untuk membayar gaji honoreer, ia berjanji akan mencarikan jalan agar hal ini bisa selesai. "Permasalahan ini nantinya akan saya sampaikan langsung pada Gubernur Kalteng Bapak Sugianto Sabran. Karena kedatangan saya ke Kabupaten Kobar juga atas permintaan beliau secara langsung untuk menyelesaikan persoalan ini," jelas Slamet.

Di tempat yang sama, Kepala SMK Negeri 2 Kumai Susiawantie awalnya tidak bersedia menjelaskan apapun saat dimintai konfirmasi Borneonews terkait akhir penyelesaian masalah itu. "Silakan langsung tanyakan saja pada Kepala Disdik Provinsi Kalteng," ujar Susiawantie.

Saat ditanya apakah tiga guru yang bergabung lagi untuk mengajar di sekolah akan mengalami penurunan honor yang diterima setiap bulan, ia juga tidak memberikan jawaban pasti. "Keputusan pengurangan nilai honor akan diputuskan setelah kami menggelar rapat lanjutan antara kami dan Komite Sekolah. Setelah itu, baru diputuskan berapa honor yang bakal diterima," jelas Susiawantie. (WAHYU KRIDA/B-2)