BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah sedemikian rupa sehingga menjadi ancaman serius. Karena itu harus ada gerakan untuk tidak menambah gap antara si kaya dan si miskin.
"NU melihat, ketimpangan ekonomi telah menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan kesatuan nasional," ungkap Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Prof KH Amin Ma'ruf, Minggu (8/10/2017).
Penuturan Kyai Ma'ruf disampaikan sesaat sebelum membuka Pra Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Ballroom Luwansa Hotel, Palangka Raya. Menurutnya, NU akan tampil kedepan utk bagian ini.
Ia juga menandaskan, saat ini konglomerasi sudah dalam taraf menghawatirkan, karena faktanya banyak padagang atau pelaku usaha kecil makin terpuruk ditambah petani yang makin tidak punya lahan. Sudah saatnya konglomerasi swasta berganti dengan kemitraan yang dikawal pemerintah.
Hal ini dikuatkan Ekonom Nasional Faisal Basri. Menurutnya, ketimpangan di Indonesia bisa sangat kritis. Ia bicara data, dimana hal itu (ketimpangan) bisa dilihat dari indeks kroni tinggi.
"Kekayaan dimonopoli segelintir orang saja. 1 persen orang terkaya di Indonesia, itu kuasai 50,3 persen kekayaan nasional," ucap Faisal saat mengisi seminar yang digelar pasca pembukaan Pra-Munas dan Konbes NU itu.
Karena itu ia menegaskan, konsep Ekonomi inklusif yang adil dan membuka ruang bagi warga berpartisipasi sangat diperlukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. (ROZIQIN/B-5)
