BORNEONEWS, Palangka Raya – Ada hal yang menarik digarisbawahi dari sosok Ekonom Nasional Faisal Basri mengenai kondisi Indonesia yang makin mudah ‘dimasuki’ radikalisme dan ekstrimisme selain karena faktor ideologi.
Dari sudut ekonomi, negara ini ada sejumlah hal yang membuat pintu masuk dan memenuhi syarat untuk tumbuh berkembangnya radikalisme, justru karena faktor ekonomi yang lambat diantisipasi pemerintah.
Telaah kritis ini mencuat saat ia hadir pada seminar di penguatan ekonomi yang di gagas PBNU di Palangka Raya, Minggu (9/10/2017).
Faisal mengatakan, sekarang banyak tenaga kerja (naker) yang mengisi ruang kerja sebagai tenaga kasar. Data yang ia kantongi, masih berusia muda. Kemudian, perputaran uang hanya berada di seputaran penguasa dan konglomerasi.
Ia pun lantas membandingkan negara-negara lain yang cenderung banyak gerakan radikal dan mengaitkan dengan kondisi ekonomi negara. Terutama di jazirah Arab yang rentan konflik kekerasan.
"Ini pengangguran banyak, dan penganggur muda mencapai 21,8 persen. Dan kondisi ini hampir sama dialami oleh Arab Saudi, Libya, dan sekitarnya yang mana hal ini mudah terseret radikalisasi. Mereka (naker) kan masih seger, mudah diajak-ajak, mudah tersulut,” kata Faisal.
Secara sosial pun, penguasaan sumber-sumber ekonomi sudah tidak di samping rakyat. Antara lain, penguasaan lahan garap, dulu banyak di lingkaran masyarakat petani. Tetapi sekarang, kata Faisal, justru mereka hanya penonton atau buruh tani.
“Karena lahan garap sudah tidak punya, dibeli oleh pengusaha. Jadilah sumber ekonomi itu tidak ada. Mata pencaharian tidak menentu sementara mereka ini masih muda yang butuh kerja,” tutupnya. (ROZIQIN/B-5)
