BORNEONEWS, Sampit - Sekretaris Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Hero Harapanno Mandouw mendorong pemerintah daerah untuk mendata anak putus sekolah. Ini salah satu upaya untuk menekan angka putus sekolah.
"Selain itu juga dalam rangka mempermudah dalam perencanaan penanganan kepada anak yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah," kata Hero Harapanno, Minggu (22/10/2017).
Pendataan itu juga penting untuk mengetahui penyebab putus sekolah. Sehingga bisa dicarikan solusi agar angka putus sekolah tidak semakin bertambah.
Menurut Hero, pemkab turut bertanggungjawab terhadap masa depan anak putus sekolah tersebut. Apalagi, kalau hanya alasan masalah ekonomi, tentunya pemerintah sangat bisa membantu, yakni dengan menggratiskan atau membebaskan biaya sekolah.
Hero meminta kepada pemerintah daerah untuk segera melaksanaan pendataan tersebut agar tidak terlambat dan berlarut-larut, karena ia yakin pemerintah daerah mampu melakukan hal tersebut. Membebaskan biaya sekolah terhadap anak kurang mampu.
Diprediksi, jumlah anak putus sekolah di Kotim cukup banyak hanya belum diketahui jumlahnya karena belum dilakukan pendataan.
Hero sangat menyayangkan jika alasan anak tersebut putus sekolah karena keluarganya tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai pendidikan anak mereka. Untuk itulah, Dinas Pendidikan harus proaktif mendata ke seluruh desa dan kelurahan, berapa banyak anak putus sekolah. Koordinasi harus dijalankan dengan camat, lurah, kepala desa bahkan hingga RW dan RT.
Lanjut Hero, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan harus terlaksana. Angka putus sekolah harus terus ditekan, khususnya di tingkat pendidikan dasar yang merupakan tahapan penting bagi tumbuh kembang anak.
Program pendidikan gratis harus benar-benar diwujudkan agar minat masyarakat untuk bersekolah makin tinggi. Dinas pendidikan diminta jemput bola dan aktif memantau kondisi di masyarakat. (NACO/B-11)
