BORNEONEWS, Sampit - Mulai maraknya keberadaan organisasi masyarakat (ormas) baru di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendapat sorotan dari lembaga dewan. Bahkan Komisi I DPRD setempat mendorong agar pemkab bisa membina dan menjadikan ormas sebagai mitra kerja dalam pembangunan daerah.

Anggota Komisi I DPRD Kotim Syahbana menegaskan, pemkab harus bisa merangkul ormas apapun di Kotim baik itu ormas yang bergerak di lingkungan hidup, sosial, hukum, budaya dan lain sebagainya.

"Keberadaan mereka harus dipandang sebagai mitra kerja yang ikut serta dalam pembangunan,” kata Syahbana, Selasa (24/10/2017).

Selain itu, Syahbana juga menekankan agar ormas yang ada di Kotim apakah itu cabang dan perwakilan dari pusat atau yang pusatnya ada di Kotim wajib melaporkan serta mendaftarkan diri di instansi teknis yakni Kesbangpol.

"Mengapa harus mendaftar guna memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada ormas tersebut. Apalagi saat ini ormas memang jadi perhatian pemerintah pusat agar keberadaanya tidak bertentangan dengan dasar negara dan peraturan yang berlaku," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa peran ormas dalam pembangunan di Kotim tidak bisa ditampik. Mereka punya andil besar untuk mensukseskan program pembangunan daerah. Karena fungsi kontroling itu tentunya ada melalui ormas.

Lanjut politisi Nasdem tersebut organisasi kemasyarakatan memang belakangan ini cukup kritis, hal semacam itu yang diharapkan guna menciptakan keseimbangan pemerintahan, sehingga pemerintah tidak bisa main-main dengan kebijakan. (NACO/B-5)