BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah menyelenggarakan rapat kerja tahunan sebagai upaya mengonsolidasikan seluruh kepala daerah.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran turut hadir dalam rapat di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu mengetengahkan sejumlah permasalahan dan kebijakan mengatasinya. Antara lain penekanan dan arahan mengenai penyederhanaan perizinan, pemberantasan pungutan liar, pembebasan lahan, dan investasi bidang pariwisata.
Tidak kurang dari 576 kepala daerah seluruh Indonesia hadir memenuhi ruangan Istana. Dari Kalteng, gubernur dan 13 bupati hadir dalam kesempatan itu.
“Kita hadir dalam rangka konsolidasi, mendengarkan arahan presiden sebagai bentuk koordinasi program seluruh kepala daerah se-Indonesia. Niatnya adalah menyukseskan program pembangunan oleh pusat dan daerah,” terang Sugianto.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan dalam rangka penyederhanaan perizinan dan pemberantasan Pungli yang telah banyak memakan korban operasi tangkap tangan (OTT) pada kepala daerah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).
Perpres ini untuk membangun sistem yang akan menghilangkan penyimpangan serta tindak pidana korupsi. Perpres itu diharapkan Jokowi bisa mengurangi OTT yang ditakutkan kepala daerah.
Namun Joikowi juga menasihati kepala daerah agar tak perlu takut bila memang tidak melakukan korupsi. Sistem pencegahan korupsi itu nantinya berupa sistem digitalisasi jaringan pemerintahan atau e-government.
Dengan e-government, penyimpangan bisa diminimalisasi, korupsi bisa berkurang, dan akhirnya OTT bisa tinggal nama. “Saya bantunya ya hanya ini, membangun sistem ini (untuk menghidari OTT,” kata Jokowi. (ROZIQIN/B-6)
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran turut hadir dalam rapat di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo itu mengetengahkan sejumlah permasalahan dan kebijakan mengatasinya. Antara lain penekanan dan arahan mengenai penyederhanaan perizinan, pemberantasan pungutan liar, pembebasan lahan, dan investasi bidang pariwisata.
Tidak kurang dari 576 kepala daerah seluruh Indonesia hadir memenuhi ruangan Istana. Dari Kalteng, gubernur dan 13 bupati hadir dalam kesempatan itu.
“Kita hadir dalam rangka konsolidasi, mendengarkan arahan presiden sebagai bentuk koordinasi program seluruh kepala daerah se-Indonesia. Niatnya adalah menyukseskan program pembangunan oleh pusat dan daerah,” terang Sugianto.
Sementara itu Presiden Joko Widodo menegaskan dalam rangka penyederhanaan perizinan dan pemberantasan Pungli yang telah banyak memakan korban operasi tangkap tangan (OTT) pada kepala daerah segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).
Perpres ini untuk membangun sistem yang akan menghilangkan penyimpangan serta tindak pidana korupsi. Perpres itu diharapkan Jokowi bisa mengurangi OTT yang ditakutkan kepala daerah.
Namun Joikowi juga menasihati kepala daerah agar tak perlu takut bila memang tidak melakukan korupsi. Sistem pencegahan korupsi itu nantinya berupa sistem digitalisasi jaringan pemerintahan atau e-government.
Dengan e-government, penyimpangan bisa diminimalisasi, korupsi bisa berkurang, dan akhirnya OTT bisa tinggal nama. “Saya bantunya ya hanya ini, membangun sistem ini (untuk menghidari OTT,” kata Jokowi. (ROZIQIN/B-6)
