BORNEONEWS, Muara Teweh – KPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan terus melaksanakan pendampingan kepada kabupaten dan kota sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi dan suvervisi program pencegahan korupsi pada Agustus 2017.
Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah Bidang Pencegahan KPK, Hery Nurudin akan melakukan pendampingi, monitoring dan evaluasi seluruh dinas, khususnya dinas pelayanan publik yang ada di Barito Utara.
“Monev ini akan dilakukan setiap tiga bulan sekali, sehingga progres dalam pengelolaan APBD dapat berjalan sesuai terget,” kata Hery Nurudin, Rabu (25/10/2017).
Dikatakan, dalam monitoring dan evaluasi ini pertama, KPK akan melihat program perjalanan dan pengganggaran (e planning and e budgeting) yang berbasis elektronik, karena dengan berbasis elektronik bisa dilihat tracking lebih mudah.
Selanjutnya pengadaan barang dan jasa. Dalam pengadaan barang dan jasa harus tidak ada intervensi, mark up dan tindak korupsi.
Ketiga, pelayanan publik harus dipastikan tidak ada pungli, pemerasan serta setoran-setoran yang tidak benar.
“Apabila terdapat pemerasan pungli dan setoran yang tidak benar dapat menginformasikannya langsung kepada KPK agar ditindaklanjuti,” tegasnya. (RAMADHANI/B-6)
