BORNEONEWS, Palangka Raya – Banyak daerah otonomi baru (DOB) diusulkan kepada pemerintah, meskipun saat ini kebijakan moratorium pemekaran daerah sedang diterapkan. Apa sebab banyak daerah ngotot minta mekar? Sementara hasil evaluasi pusat, justru banyak DOB melenceng dari tujuan awal didirikan atau diusulkan.

Hal ini juga yang dikhawatirkan oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng, Abdul Razak. Memang pemekaran adalah hak dari tiap daerah yang ingin otonom. Namun gambaran dari daerah-daerah yang ada hasil dari pemekaran, belum mensejahterakan menurut klasisfikasi Pusat.

“Mungkin hasil daerah yang mengajukan pemekaran selama ini, dinilai Pusat belum sesuai dengan yang diharapkan, yaitu lebih mensejahterakan masyarakat dan mendekatkan pelayanan. Kenyataannya masih belum begitu, tidak sesuai tujuan awal dimekarkan untuk apa,” kata Razak, Selasa (31/10/2017).

Di lain tempat, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran berpendapat, sah-sah saja sebuah daerah memekarkan diri, asalkan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Adapun masalah moratorium, hanyalah sebuah kebijakan yang bisa saja berubah.

“Kuncinya adalah komunikasi. Mereka kan kurang komunikasi saja, termasuk dengan gubernur. Pemekaran bisa saja dibutuhkan, karena daerah kita sangat luas,” singkatnya. (ROZIQIN/B-5)