BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyebutkan kaburnya narapidana di Lapas Narkoba Kasongan, Kabupaten Katingan harus jadi pelajaran berharga terlebih bagi Lapas Sampit. Apalagi, kondisi lapas saat ini tidak ideal untuk menampung tahanan dan narapidana.
Kemudian, jika kondisi lapas itu sudah tak layak dan suatu saat dimanfaatkan warga binaan untuk kabur, jangan serta merta menyalahkan lapas.
"Pemerintah pusat harus melihat kondisinya, ini sangat penting karena saya melihat setiap hari jumlah warga binaan kian meningkat. Terutama kasus narkoba dan pencurian sawit,” kata Handoyo, Selasa (31/10/2017).
Handoyo mengakui, pada dasarnya pihaknya di DPRD Kotim mau saja membantu lapas melalui anggaran. Sayangnya terbentur aturan. Mengingat instansi vertikal tidak boleh ada dianggarkan dari pemerintah daerah meskipun hanya sifat hibah.
Handoyo menyebutkan, kondisi lapas itu memang secara moril pemerintah daerah punya tanggungjawab. Pasalnya ratusan warga Kotim dibina di sana.
Dalam persoalan ini pihaknya siap membantu pihak lapas hingga menyampaikan persoalan itu ke pemerintah pusat. Baik itu melalui Kemenkumham dan juga DPR RI. Karena jika dibiarkan dari tahun ke tahun lapas akan selalu overload. (NACO)
Kemudian, jika kondisi lapas itu sudah tak layak dan suatu saat dimanfaatkan warga binaan untuk kabur, jangan serta merta menyalahkan lapas.
"Pemerintah pusat harus melihat kondisinya, ini sangat penting karena saya melihat setiap hari jumlah warga binaan kian meningkat. Terutama kasus narkoba dan pencurian sawit,” kata Handoyo, Selasa (31/10/2017).
Handoyo mengakui, pada dasarnya pihaknya di DPRD Kotim mau saja membantu lapas melalui anggaran. Sayangnya terbentur aturan. Mengingat instansi vertikal tidak boleh ada dianggarkan dari pemerintah daerah meskipun hanya sifat hibah.
Handoyo menyebutkan, kondisi lapas itu memang secara moril pemerintah daerah punya tanggungjawab. Pasalnya ratusan warga Kotim dibina di sana.
Dalam persoalan ini pihaknya siap membantu pihak lapas hingga menyampaikan persoalan itu ke pemerintah pusat. Baik itu melalui Kemenkumham dan juga DPR RI. Karena jika dibiarkan dari tahun ke tahun lapas akan selalu overload. (NACO)
