BORNEONEWS, Kasongan - Koordinator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Kalimantan Tengah, Heri Mauludin menegaskan pihaknya tidak ingin ada tim penindakan yang masuk Kabupaten Katingan.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di ruang rapat bupati, Rabu (1/11/2017).
"Kita melakukan pendampingan sampai akhir 2018. Berdasarkan arahan pimpiann kalau tidak ada kesungguhan dari Pemkab Katingan, kita balik kanan saja (kembali ke Jakarta). Bisa saja mungkin tim penindakan yang akan masuk ke sini," tegas Koordinator KPK Wilayah Kalteng, Heri Mauludin.
Heri Maulidin menambahkan, terkait acara tersebut pihaknya tidak berbicara yang manis-manis saja, melainkan mengemukaan yang pahit terlebih dahulu.
"Bicara yang pahit dulu dari awal. Silahkan disampaikan progresnya. Kita akan menyampaikan solusinya seperti apa. Tidak usah yang ditutup-tutupi, kita bersama-sama untuk memperbaiki," ujarnya.
Kendati demikian, dia melihat Pemkab Katingan menuju ke arah yang lebih baik. "Kami tidak ingin tim penindakan masuk ke Katingan. Bapak dan ibu juga tidak ingin ada tim penindakan masuk," katanya.
Heri menyampaikan agar masing-masing kepala SOPD menyampaikan progresnya capainya. "Ini kita supaya ahu seperti apa, kendalanya apa, dan kami akan kawal terus. Silahkan koordinasi denggan kami baik melalui WA dan telpon. Monggo saja," imbuh dia.
Selain masalah dana APBD maupun APBN, Heri menyampaikan pihaknya juga membahas hingga dana desa (DD). Dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, pemerintah juga memikirkan kesejahteraan para pegawai misalnya tunjangan perbaikan penghasilan.
"Di 2018 masalah perbaikan tunjangan ini menjadi prioritas, dan tunjangan ini bakal dibayarkan berdasarkan kinerja masing-masing," tukas Heri. (ABDUL GOFUR/B-11)
