BORNEONEWS, Kasongan - Aktivis mahasiswa Maulana Kawit mengkritisi sikap sejumlah anggota DPRD Kabupaten Katingan yang tidak hadir dalam rapat paripurna dengan agenda pidato pengantar bupati Katingan terhadap nota keuangan dan raperda tentang APBD 2018 pada Jumat (10/11/2017).
Ia menyayangkan sikap sejumlah anggota dewan tersebut. "Ini contoh tidak baik dalam berdemokrasi bagi kami kaum muda. Beberapa kali sudah saya ikuti dari media elektronik hubungan eksekutif dan legislatif seperti tidak harmonis. Sebab berulangkali ada sidang paripurna molor bahkan sampai batal," tutur Maulana dalam rilisnya yang dikirimkan ke Borneonews.co.id, Sabtu (11/11/2017) pagi.
Menurut pemuda yang pernah menjadi ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Katingan itu, ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif jangan sampai mengesampingkan kepentingan masyarakat Katingan.
"Janganlah persoalan ketidakharmonisan ini mengesampingkan kepentingan umum. Legislatif merupakan lembaga mitra pemerintah yang juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Malu saya melihat tingkah pejabat sekarang tidak bisa jadi panutan," tegas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmuh ini. (ABDUL GOFUR/B-3)
