BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah Leonard Samuel Ampung mengatakan, proyek pertanian padi organik seluas 300 ribu hektare dan jagung 100 ribu hektare, tidak ada dukungan dari pihaknya secara pendanaan.

Pembangunan saluran untuk daerah irigrasi, disiapkan dari APBD Kalteng hanya untuk program irigrasi dari program Kalteng dan sejumlah kabupaten/kota.

“Program yang akan dilaksanakan ini dari pemerintah pusat (APBN). Kalau di kita, ada beberapa daerah irigrasi di Kalteng siap dibangun untuk persawahannya. Misalnya daerah irigasi Karau di Kabupaten Barito Timur,” kata Leonard, Senin (13/11/2017).

Terkait alasan tidak ada suplai anggaran dari Dinas PUPR untuk program pertanian, Leonard mengatakan pokok persoalan adalah kesiapan dana. APBD Kalteng hanya sekitar Rp4 triliun. Sedangkan yang digagas 300 ribu hektare dengan nilai mencapai belasan miliar.

“Permasalahnnya ini kan sangat luas, 300 ribu hektare. Kita untuk membangun bendung saja paling besar untuk aliri 3.000-an hektare sawah di Karau itu. Jadi menopang kesiapan ini kita belum masuk, kecuali mereka (Kementerian Pertanian) anggarkan maka kita akan laksanakan. Program mereka ini (Kementerian Pertanian) adalah mencakup termasuk membangun salurannya,” sebut dia.

Leonard juga menyebut, Kalteng memiliki 11 sungai besar. Sayangnya, untuk membangun satu bendungan saja belum mampu. Pemerintah pusat juga belum melirik untuk membangunnya.

“Sungai kita potensinya luar biasa, tapi tidak ada satupun bendungan. Yang ada hanya bendung. Itu beda. Bukan tidak perlu bendungan tapi kemauan bangun di sini bagaimana? Satu bendung di Muara Juloi itu untuk kendali banjir dan PLTA, bukan untuk persawahan. Itupun saat ini baru tahap FS (feasibility study), tahun depan lanjut DED (detail engineering design),” katanya. (ROZIQIN/B-3)