BORNEONEWS, Muara Teweh – Fraksi Gerakan Keadilan Karya Bangsa (GKKB) DPRD Kabupaten Barito Utara melalui juru bicaranya, Mustafa Joyo Muchtar, menyampaikan pemandangan umum terhadap raperda APBD 2018 dalam Sidang Paripurna, Jumat (17/11/2017).
Ada empat hal yang disampaikan Fraksi GKKB. Pertama, dana untuk sektor pendidikan harus cukup untuk menjamin proses belajar mengajar yang baik supaya kualitas pendidikan di Kabupaten Barito Utara juga bisa lebih baik.
“Kami juga berharap agar dana untuk pengawasan terhadap guru bisa ditingkatkan. Karena masih banyak laporan masyarakat terkait keaktifan guru, khususnya di desa-desa. Kemudian data base pendidikan pun kami harap agar pada 2018 sudah dapat digunakan,” kata Mustafa.
Kedua, sektor kesehatan, diharapkan agar Sistem Informasi Kesehatan Daerah (Sikda) dapat dianggarkan pada APBD 2018. “Sangatlah tertinggal kami rasa daerah kita di zaman modern seperti saat ini jika tidak melakukan inovasi-inovasi seperti yang dilakukan daerah lain” ungkapnya.
Ketiga, RSUD Muara Teweh yang merupakan rumah sakit rujukan di DAS Barito harus menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM). Hal itu untuk mempermudah serta mempercepat proses administrasi di RSUD dan tentu lebih transparan dalam hal keuangan.
Terakhir, pada bidang infrastruktur, diharapkan agar beberapa jembatan yang kondisinya kurang layak supaya direhabilitasi atau diperbaiki dan diakomodasi dalam APBD 2018. (RAMADANI/B-3)
