BORNEONEWS, Palangka Raya – Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, anggaran dana desa selalu meningkat tajam. Namun justru peningkatan ini menyimpan rawan dan menjadi tantangan bagi desa.

Seperti diketahui, pemerintah pada tahun ini mengucurkan total sebesar Rp60 triliun khusus untuk Dana Desa se-Indonesia. Peningkatan signifikan jika dibanding tahun sebelumnya, dimana pada 2015 sebesar Rp20,77 triliun dan meningkat 123 persen pada 2016 menjadi Rp46,98 triliun.

“Adanya peningkatan anggaran tersebut ternyata rawan, menjadi tantangan bagi desa khususnya di Provinsi Kalteng. Hal ini menjadi perhatian terkait pembinaan dan pengawasan dalam penggunaannya,” kata Asisten II Setda Kalteng, Hardy Rampay, Rabu (22/11/2017).

Kenapa rawan penyimpangan? Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng ini mengungkapkan sejauh ini sudah ada delapan kasus pidana dalam penggunaan dana desa di Kalteng, melibatkan Kepala Desa dan perangkat desa.

Secara nasional pun, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menerima sedikitnya 932 laporan pengaduan mengenai penyimpangan pemanfaatan dana desa. Sedangkan KPK telah menerima 300 laporan dari dana desa ini saja.

Kemudian pada 2 Agustus 2017, lanjut Hardi, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada kepala daerah salah satu provinsi. “Tanpa bermaksud menggeneralisir situasi, agaknya OTT tersebut cukup menjadi alasan kekhawatiran kita, betapa rawannya dana desa sangat mudah diselewengkan oleh oknum aparatur di lapangan,” tutupnya. (ROZIQIN/B-5)