BORNEONEWS, Sampit - Pembahasan anggaran di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit berjalan alot. Pasalnya Komisi III DPRD Kotim mengupas habis dari berbagai sektor lingkup dua SOPD itu.

Pembahasan berlangsung dari pagi berlanjut hingga sore hari pada Kamis (23/11/2017). DPRD membuka semua, mulai dari pendapatan BLUD Rumah Sakit dr Murjani hingga komposisi anggaran untuk rumah sakit.

Pasalnya mereka cenderung melihat data yang disajikan dalam dokumen RKA itu bisa berubah-ubah. Pasalnya, dalam RKA itu berbeda dengan apa yang disampaikan.

"Makanya tadi kita minta skors biar mereka sinkronkan antara data milik mereka dengan DP2KAD. Agar tidak rancu. Soalnya kalau kita bahas angka yang tidak jelas itu buat apa," kata Ketua Komisi III DPRD Kotim Rimbun.

Selain persoalan itu juga DPRD mempertanyakan porsi anggaran untuk kesehatan. Apabila dicermati angka yang ada di Dinas Kesehatan Kotim tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewajiban 10 persen disisihkan diluar gaji pegawai.

Sayangnya komposisi anggaran saat ini yakni Rp 109 miliar untuk kesehatan belum mencapai 10 persen total RAPBD Kotim 2018 sekitar Rp 1,6 triliun tersebut. Harusnya anggaran untuk kesehatan ini sekitar Rp160 miliar.

"Jika berkaca dengan UU Nomor 29 Tahun 2009  tentang Kesehatan  bukannya di angka itu. Inikan urusan wajib dan diamanatkan aturan," tambah anggota Komisi III lainnya Dadang H Syamsu.

Selain itu dalam KUA PPAS lalu sudah jelas bahwa angka itu harus Rp160 miliar, perubahan itu terjadi diduga karena lagi-lagi dikorbabnkan untuk program pelaksanaan multiyears tahun ini yang nilainya mencapai ratusan miliar.

"Ditambah lagi sektor pendapatan tidak terjadi peningkatan yang signifikan," pungkas Dadang. (NACO/B-11)