BORNEONEWS, Jakarta- Rata-rata pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh perbankan di Asia memiliki rasio 11,6% terhadap gross domestic product (GDP) atau produk domestik bruto (PDB) dan 18,7% terhadap total pembiayaan.
Untuk Indonesia, penyaluran kredit UMKM oleh perbankan tergolong rendah. Direktur Departemen Pengembangan UMKM Bank Indonesia Yunita Resmi Sari menyebutkan, pembiayaan UMKM sejauh ini belum menjadi target utama dalam penyaluran kredit perbankan di kebanyakan negara Asia, termasuk Indonesia. Alasannya karena tingkat resiko yang tinggi.
"Padahal kontribusi usaha terhadap PDB didominasi oleh UMKM yakni sebesar 57,6%. Ini bukti bahwa UMKM memiliki peran strategis dalam peningkatan ekonomi. Apalagi 99,9% unit bisnis merupakan UMKM dan itu mampu menyerap 97% tenaga kerja Indonesia," kata dia saat mengisi materi terakhir dalam Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia di Jakarta, Selasa (21/11/2017) tadi.
Dalam kegiatan yang diikuti 580 wartawan dari seluruh Indonesia itu, Yunita menyebut bahwa berbagai kajian menunjukkan bahwa permodalan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan UMKM, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Padahal kajian juga menunjukkan UMKM memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian bangsa.
"UMKM harusnya bisa berkuasa. UMKM nyatanya sangat mendukung tugas utama BI dalam menjaga stabilitas Rupiah. Jadi harusnya semua pihak juga dapat mendukung keberlangsungan UMKM. Tentu BI juga punya strategi untuk pengembangan UMKM ini dalam kebijakan moneter yakni kebijakan makroprodensial dan kebijakan sistem pembayaran. Namun, perlu sistem keroyokan untuk memajukan UMKM di negeri kita," tegasnya.
Memang untuk tingkat Asia, Non Performance Loan (NPL) kredit UMKM Indonesia masih cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara lainnya seperti Thailand dan Kamboja. Namun, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk berpuas diri.
"Kemampuan UMKM untuk menopang perekonomian sudah teruji saat krisis ekonomi pada 1997-1998. Hal ini merupakan sejarah. Di saat usaha-usaha besar gugur saat krisis ekonomi, UMKM tetap berdiri dan menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan ketahanan yang kuat, BI dan pemerintah menjadikan UMKM sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi. BI menginginkan peran UMKM lebih besar dan mengambil bagian dalam kegiatan ekspor. Dengan demikian, sektor ekonomi kreatif ikut mendorong peningkatan devisa negara. Sudah saatnya UMKM yang berkuasa," sebutnya.
Pemenuhan kewajiban penyaluran kredit kepada UMKM, lanjut dia, harus menjadi komitmen seluruh stakeholder baik regulator, pemerintah, perbankkan, maupun masyarakat.
"BI terus melakukan upaya untuk mendorong perbankkan memenuhi pencapaian rasio kredit atau pembiayaan UMKM melalui ketentuan insentif dan disinsentif, fasilitasi dan kerja sama dengan instansi. Selain itu, BI juga melakukan pengembangan UMKM unggulan dengan pendekatan ekonomi lokal untuk menciptakan sumber aktivitas ekonomi baru secara berkelanjutan di daerah, dan juga pengembangan klaster dalam mendukung pengendalian inflasi," tutupnya. (TESTI PRISCILLA/B-3)
