BORNEONEWS, Palangka Raya – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di instansi pekerjaan umum (PU) dari pusat hingga daerah dilarang ikut terseret arus politik.
Permintaan ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Basuki Hadi Mulyono dalam pidato peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-72, Senin (4/12/2017).
Sebaliknya, Menteri Hadi meminta insan PU lebih konsen kepada target capaian kinerja. Dia menekankan pada 2018 adalah tahun kerja, bukan tahun politik bagi PUPR. Sebab tahun depan adalah tahun tolok ukur penentuan keberhasilan Kabinet Kerja.
“Kita tetap fokus bekerja, apartur PU jangan ikut terseret politik. Tahun 2018 ini adalah tahun penentuan keberhasilan Kabinet Kerja, maka harus kita jamin. Amanat ini harus kita panggul, optimisme dan tanggungjawab tinggi,” ujarnya dalam sambutan dibacakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kalteng, Hardi Rampai.
Dia meminta pembangunan infrastruktur yang menjad beban tugas PUPR adalah pembagunan rumah susun, air minum, saluran irigrasi, dan jembatan, jangan sampai mangkrak selama pengerjaan 2018.
Wanti-wanti ini, karena pada 2018 merupakan tahun politik dimana akan ada perhelatan pemilu kepala daerah (Pilkada), Pemilu legislatif dan presiden di 2019, yang tentu berpotensi menyeret aparatur kepada pusaran politik.
Menteri Hadi juga meminta agar pembangunan dilakukan dengan prinsip padat karya. Kenapa? Dengan cara ini ekonomi riil di masyarakat berjalan, tersedia lapangan kerja yang otomais pasti mengurangi pengangguran di perdesaan.
“Padat karya ini untuk mengatasi kemiskinan dan keterbatasan lapangan kerja, menuju pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan sosial,” terangnya. (ROZIQIN/B-6)
