BORNEONEWS, Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengusulkan empat tema atau empat isu strategis saat pembahasan Rapat Kerja (Raker) Keuangan Regional II yang diikuti 17 pemerintah provinsi di Palangka Raya, Senin (4/12/2017).
Pertama, diskusi terkait isu-isu aktual Kebijakan Penganggaran Pemerintah Daerah 2018. Kedua, kebijakan penerapan transaksi non tunai.
Ketiga, dinamika pengelolaan dana tranfer dan pinjaman daerah. Dan keempat, terkait kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang Milik Daerah (BMD). Lalu apa pentingnya?
“Tema tema tersebut menurut saya relevan dengan situasi Kalteng dan daerah di Kalimantan yang berbasis pada pendapatan sektor sumber daya alam,” terang Gubernur Sugianto.
Sugianto menyebut tema tersebut yaitu pertama, Kalteng ini kaya SDA Tambang, tapi pendapatannya dari pajak banyak lari ke Jakarta. Hal ini karena nilai nilai pokok wajib pajak (NPWP) domisili perusahaan di Jakarta, bukan di Kalteng.
Kedua, Kalteng menyumbang Pungutan Dana Perkebunan Atas Ekpor CPO cukup besar, dengan perkiraan total ekspor hingga 4,1 juta ton dikali 50 US$, atau mencapai Rp2,7 triliun.
“Kalteng cuma mendapatkan bagian tranfer sedikit, banyak lari ke ke daerah lain alokasinya dari Badan Pengelola Dana Perkebupan Atas Kelapa Sawit (BPDPKS) Kementerian Keuangan,” sambungnya.
“Lalu ketiga adalah dana bagi hasil (DBH) dan transfer daerah yang masih timpang antara daerah, antar provinsi dengan provinsi, dan antar provinsi dengan kabupaten. Sehingga dengan keterbatasan dana yang ada sangat sulit mengarahkan APBD Kabupaten/kota sejalan dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN.,” imbuhnya. (ROZIQIN/B-6)
