BORNEONEWS, Sampit - Menjelang pembahasan peraturan daerah kawasan tanpa rokok sudah memunculkan polemik. Salah satunya dari pihak produsen hingga dinas terkait, satu sisi perda ini diminta untuk larangan sama sekali kegiatan yang berkaitan dengan rokok namun di sisi lain perda ini diminta untuk membatasinya saja.

"Kalau dari Dinas Kesehatan minta setop, namun dari pihak produsen minta dibatasi, sementara dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kotim menyebut 60 persen dari target PAD mereka Rp1,2 miliar didapat dari rokok," kata Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Kotim, Dadang H Syamsu usai rapat bersama produsesn rokok dan intansi terkait, Selasa (5/12/2017).

Meski demikian menurut Dadang, tinggal bagaimana eksekutif merapikan draf yang ada arahnya apakah sesuai keinginan untuk dibatasi atau sebaliknya sesuai keinginan pihak Dinas Kesehatan untuk menghentikan segala kegiatan yang berkaitan dengan rokok.

Menurut Dadang, pihaknya mengundang produsen rokok karena tidak ingin di kemudian hari memunculkan permasalahan setelah perda itu diterbitkan, misalnya ada gugatan lain sebagainya. Dari itulah diminta pendapat dan keinginan mereka.

"Kita minta dan tanya apa keinginan pihak produsen ini sebelum pembahasan dilakukan, mereka pada prinsifnya minta dibatasi," tukasnya.

Karena diakui Dadang, selama ini iklan rokok yang dipasang di kawasan kota Sampit banyak yang vulgar. "Disitu menyebutkan 16 batang cuma Rp18 ribu, bahasa seperti itu vulgar sekali, banyak bahasa yang halus," tandasnya.(NACO/B-5)