BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) William Novetra mendorong Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam mengawasi kegiatan desa termasuk pendamping desa.
"Saat ini mereka itu kami anggap tidak maksimal. Karena BPD sebagai salah satu pengawas keungan desa harusnya BPD jangan sampai lemah dalam pengawasannya," kata William, Jumat (8/12/2018).
Peran BPD serta pendamping desa menurutnya harus dikuatkan dan juga mereka harus meneliti setiap laporan pertanggungjawaban APBDes agar laporan para Kades tidak asal-asalan.
"Selain itu juga LPj APBDes hendaknya diverifikasi secara faktual dan cermat. Karena itu sebagai filter untuk menekan kerugian anggaran daerah," tukasnya.
Politisi Demokrat itu meminta BPD atau pendamping desa jangan mudah meloloskan setiap LPj desa karena harus diverifikasi agar anggaran itu benar benar tepat sasaran. Aalagi tahun anggaran hampir sudah memasuki masa tutup buku.
"Publik juga berhak tahu penggunaan anggaran terutama anggaran dana desa. Kami mendesak agar Pemkab Kotim mewajibkan seluruh kepala desa memasang APBDes melalui papan pengumuman. Terutama yang sudah dilaksanakan beserta dengan anggarannya," pungkasnya.
William juga prihatin banyak Kades yang dilaporkan, maka dari itu jika semuanya berperan aktif dan penggunaan angaran benar-benar ia yakin tidak akan ada kades yang dilaporka atau berurusan dengan hukum. (NACO/B-5)
