BORNEONEWS, Muara Teweh – Kabupaten Barito Utara (Barut) menerima penghargaan kota/kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2017. Panghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Nadalsyah pada acara peringatan Hari HAM se-Dunia ke 69 di Hotel Sunan Solo Jawa Tengah, Minggu (10/12/2017).

Dalam acara tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Manhumham) memberikan sejumlah penghargaan dalam acara peringatan Hari HAM se-Dunia ke 69. Salah satu penghargaan yang diberikan adalah penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM tahun 2017.

Penghargaan terhadap sejumlah Kota/Kabupaten Peduli HAM diberikan kepada puluhan daerah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Menkum HAM Yasonna Laoly memberikan langsung piagam penghargaan kepada Bupati/Walikota atau perwakilannya bagi daerah yang mendapatkan penghargaan tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominfosandi) Barito Utara, M Iman Topik mengatakan, Bupati Barut, H Nadalsyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang telah bersama-sama dengan Pemkab Barut menciptakan ketentuan, ketertiban dan keamanan di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran HAM.

Menurut Kadiskominfo, penghargaan Kota/Kabupaten Peduli HAM 2017 diberikan kepada Pemkab atas upaya dalam membina dan mengembangkan Kota/Kabupaten menjadi Kota/Kabupaten peduli HAM.

Ia juga menyatakan, peduli HAM dalam konteks penghargaan tersebut bukan berarti selalu mengenai penyelesaian kasus-kasus berkenaan HAM. "HAM tidak selalu diidentikan dengan pelanggaran atau permasalahannya. HAM di sini dalam konteks Pemkab membangun daerahnya menjadi layak dijadikan sebagai tempat hidup. Bagaimana memenuhi kebutuhan HAM seperti beban pelayanan kesehatan 0 atau gratis. Pendidikan juga demikian, menyediakan sarana yang cukup, gratis. Infrastruktur jalan baik," kata Iman Topik saat dikonfirmasi melalui telpon seluler, Minggu (10/12/2017).

Bupati Barito Utara, kata Iman Topik, berjanji akan meningkatkan sarana dan prasarana di daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dengan begitu, pemenuhan HAM bagi setiap warganya pun terjamin dengan baik. (RAMADHANI/B-2)