BORNEONEWS, Sampit - Tokoh adat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Muhammad Jais mendesak agar aparat keamanan perusahaan dari kepolisian ditarik, karena belakangan ini ia melihat aparat semakin brutal, contohnya aksi penembakan terhadap warga sudah berulang kali terjadi.

"Dengan keberadaan polisi dan brimob membuat manajemen semua PBS di Kotim besar kepala dan merasa di back-up jadi apapun permasalahan sengketa lahan tidak pernah direspon dengan baik, masyarakat selalu dibenturkan dengan aparat," kata Jais, Selasa (19/12/2017).

Ia meminta agar brimob dan polisi yang ada di semua PBS ditarik. Kebun sawit yang dijaga oleh brimob belum tentu sesuai syarat dan ketentuan pemerintah tentang perkebunan terutama perizinannya yang banyak yang melanggar aturan.

"Banyak perusahaan yang menggarap lahan di luar perizinan dan di luar HGU, jadi sama halnya mengerahkan aparat mem-back-up usaha yang ilegal, kalo brimob aparat negara tidak usahlah jaga kebun cukup jaga kamtibmas di masyarakat saja," tegas Damang Kepala Adat Kecamatan MB Ketapang ini

Jais juga membuka sejumlah kasus penembakan masyarakat yang tidak pernah jelas proses hukumnya, seperti kasus penembakan yang menewaskan Aja Siswanto warga Desa Penyang yang tewas ditembak oleh aparat pengamanan perusahaan di PT Agro Bukit pada 2014 silam.

Selain itu kasus yang menewaskan Candra alias Pingoi yang tewas ditembak aparat keamanan perusahaan di PT Hutanindo Alam Lestari di Kecamatan Tualan Hulu pada 2015 silam. "Kasus ini kita minta agar diproses jika memang ada kesalahan prosedur, jangan masyarakat saja selama ini yang selalu diproses jika salah, kami akan ikuti kasus ini," tegasnya

Bahkan Jais meminta Komnas HAM bisa turun ke Kabupaten Kotim, melakukan investigasi jangan sampai ada pelanggaran HAM di Kotim yang melibatkan korporasi. "Masalah ini jangan sampai dianggap sepele," pungkasnya.(NACO/B-5)