BORNEONEWS, Sampit - Penyidik tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menyebut, awal 2018 bakal diketahui siapa saja yang bakal jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotim.

Mengingat saat ini, ada empat kasus di BPN yang sedang ditangani penyidik, yakni kasus sengkarut tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 9,9 Sampit, tanah Dinas Pendidikan Sampit, penerbitan sertifikat prona dan program IP4T. Dari kasus itu tiga kasus sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. "Tunggu saja, sepertinya tahun depan diumumkan siapa tersangkanya," kata salah seorang penyidik yang tidak mau namanya dipublikasikan ini, Selasa (19/12/2017).

Dari empat kasus ini tiga kasus yang masuk dalam ranah penyidikan yakni program IP4T, sengkarut tanah Disdik dan tanah Jalan Jenderal Sudirman Km 9,9 Sampit. Saat ditanya siapa saja yang bakal jadi tersangka dalam beberapa kasus ini penyidik nampaknya masih merahasiakan.

Namun saat ditanya nama beberapa saksi yang sudah beberapa kali bolak balik diperiksa di kantor kejaksaan apakah itu termasuk dalam bidikan mereka, mereka hanya tersenyum. "Yang jelas seputaran itulah, tunggu saja nanti, pasti pimpinan langsung yang menyampaikannya," tegasnya.

Kasus ini nampaknya tidak hanya menyeret sejumlah pejabat di lingkungan BPN Kotim saja namun juga bakal menyeret warga sipil lainnya, yang juga disebut-sebut terlibat dalam dugaan pemalsuan surat-surat tanah dengan bekerjasama dengan pejabat BPN.

Seperti halnya kasus tanah di Jalan Jenderal Sudirman Km 9,9 Sampit, selain bakal menyeret oknum pejabat BPN, informasi yang dihimpun bakal menyeret dua pihak swasta. Begitu juga dengan sengkarut tanah Disdik yang dijual kepada warga sipil oleh saksi Herino Berson Masal yang sebelumnya mengklaim tanah itu sebagai miliknya. Serta, program IP4T yang disebut-sebut banyak dokumen tanahnya dipalsukan. (NACO/B-2)