BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah sedang ditunggu kebijakan tegasnya terkait dengan kemungkinan penerapan resolusi sawit oleh Uni Eropa yang dinilai diskriminatif.
Namun demikian, sejauh ini belum diketahui langkah apa yang akan diambil Pemerintah RI terkait tindakan tak adil oleh negara-negara Uni Eropa terhadap komiditas minyak sawit Indonesia.
"Pelaku usaha kelapa sawit menunggu langkah tegas pemerintah untuk melawan diskriminasi Eropa terhadap produk sawit Indonesia," kata Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Togar Sitanggang, di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Togar, jika resolusi sawit jadi diterapkan, pasar ekspor produk sawit Indonesia bakal menurun. "Sekarang kami menunggu langkah tegas dari pemerintah," ujarnya.
Togar mengungkapkan bhwa hingga kini pengusaha belum mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan pemerintah guna menghadapi diskriminasi sawit oleh Uni Eropa.
"Langkah-langkahnya kami belum tahu," papar dia.
Sedangkan Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono, mengatakan diskriminasi perdagangan di Eropa dan Amerika Serikat bertentangan dengan prinsip World Trade Organization (WTO).
"Untuk itu, sangatlah tepat apabila Presiden Jokowi meminta praktik unfair trade segera dihentikan," ungkapnya.
Joko menambahkan, kelapa sawit memberikan dampak multiplier effect yang sangat signifikan di dalam negeri.
"Dalam berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan produksi minyak sawit nasional mengurangi kemiskinan," tutur Joko. (NEDELYA RAMADHANI/m)
