BORNEONEWS, Sampit - Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo menyesalkan konflik antar warga dan aparat di BSK (Wilmar Group) agar menjadi atensi Pemkab Kotim, karena masalah lahan berujung bentrok ini bukan kali pertama.
Menurut Handoyo, perusahaan dan warga yang sering berkonflik ini hendaknya jadi prioritas utama penyelesaian dari pemerintah daerah sebab di situ ternyata bibit konflik lama terjadi. "Bahkan saya mencatat beberpa kali kejadian besar di BSK ini," tegas politisi partai Demokrat ini, Rabu (20/12/2017).
Menurutnya, persoalan itu akhirnya menyebabkan konflik warga dengan aparat, meski begitu dia menegaskan agar warga masyarakat di daerah itu jangan terpancing dan diprovokasi. Warga harus melihat persoalan ini secara jernih.
Apalagi masalah ini sudah ditangani oleh aparat, terkait hal ini ia mendesak agar tim audit Pemkab Kotim mengaudit perusahaan tersebut. Disinyalir yang jadi masalah yakni adanya hak masyarakat yang masih belum dibebaskan masuk dalam kawasan HGU perusahaan.
"Atau tidak menutup kemungkinan perusahan itu melakukan penggarapan di luar ketentuan perizinan. Makanya untuk mensterilkan persoalan itu saya kira tim dari pemerintah daerah harus turun tangan, menjelaskan apakah perusahaan itu menggarap diluar izin mereka atau tidak," tegasnya.
Soal urusan hukum dan pidana penembakan itu ia menyarankan agar diserahkan kepada aparat. Terpenting pemerintah daerah harus mengurus soal sengketa dengan warga yang mengklaim lahan itu. (NACO/B-8)
