BORNEONEWS, Sampit - Anggota Fraksi Partai Golkar Rudianur menilai pelaksanaan pembangunan di daerah ini masih belum bisa dikatakan adil karena masih banyaknya tuntutan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian serius dan belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah terutama pada 2017 ini tadi.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kotim ini, pembangunan masih terlihat hanya menumpuk di suatu titik. Misalnya di daerah perkotaan saja, sehingga kecamatan lainya masih banyak yang terabaikan begitu saja "Kemudian peningkatan pelayanan pendidikan terutama tenaga pendidik juga belum merata," kata Rudianur, Senin (1/1/2018).

Terlebih lagi, menurut dia, untuk pelayanan kesehatan terutama penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan juga masih kurang memadai. Pemerintah daerah perlu meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan serta pelayanan birokrasi dan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang jauh dari ibu kota kabupaten.

Semestinya, kata Rudianur, pelayanan di kecamatan di luar perkotaan untuk adminduk ini sudah harus dilaksanakan agar jangan sampai untuk urusan KTP saja biaya besar harus dikeluarkan warga. "Kami meminta kepada pemerinah daerah kedepannya dalam melaksanaan pembangunan untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat luas dan mengabaikan kepentingan yang sifatnya untuk golongan tertentu," tukasnya.

Selain itu ia juga berharap pemerintah daerah dalam hal ini instansi terkait untuk bisa membedakan mana pembangunan yang untuk kepentingan masyarakat banyak dan mana yang untuk golongan tertentu.(NACO/B-8)