BORNEONEWS, Sampit - Aset pemerintah daerah yang disewakan seperti Gedung Wanita dan Gedung Serbaguna mendapat kritikan dari kalangan DPRD. Di antaranya soal fasilitas gedung yang dianggap tidak representatif lagi karena kurangnya perawatan.

"Tidak jarang, pihak ketiga yang ingin menyewa untuk kegiatan komersil enggan menggunakannya. Terlebih lagi ada kebijakan pemerintah daerah untuk menaikan tarif sewanya," kata anggota Komisi II DPRD Kotim, Jainudin Karim, Rabu (3/1/2017).

Menurut Karim fasilitas gedung itu harus diperbaiki, tidak ada masalah jika ada rencana ingin menaikan tarifnya. Tetapi, harus dibarengi dengan fasilitasnya yang memadai untuk penyewaan.

Dia menyatakan, dari beberapa kali agenda komersil yang diselenggarakan pihak ketiga seperti halnya penyewaan untuk pernikahan, tidak sedikit yang kecewa lantaran kondisinya kurang diperhatikan.

Karim meminta agar Pemkab Kotim harus sering melakukan pengecekan kondisi gedung itu. Mengingat potensi dari kegiatan sewa gedung ini sangat tinggi. "Buktinya gedung milik pihak swasta kian menjamur untuk dikomersilkan, itu artinya kebutuhan di tingkat masyrakat sangat tinggi," ujarnya.

Peluang ini mestinya segera dimanfaatkan dan dijadikan pendapatan untuk Kotim. Agar bisa berdampak bagi perkembangan pendapatan asli daerah (PAD) selama ini. (NACO/B-11))